Nasionalinfo.Com, Kolaka – PT Vale Indonesia Tbk kembali menjadi sorotan. Ratusan massa yang tergabung dalam Konsorsium Masyarakat Mekongga Mepokoaso Menggugat (K4) turun ke jalan di wilayah Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Senin (14/9/2026).
Aksi tersebut diwarnai pembakaran ban di badan jalan yang disebut massa berkaitan dengan akses PT Vale Indonesia. Kepulan asap hitam terlihat di lokasi, sementara aparat keamanan tampak melakukan pengamanan jalannya aksi.
Jenderal Lapangan K4, Sukry, saat diwawancarai NasionalInfo.com melalui sambungan telepon seluler, mengatakan aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Huko-Huko yang menurutnya masih menunggu kejelasan dan penyelesaian dari sejumlah persoalan yang berkaitan dengan keberadaan perusahaan.
“Kami datang membawa aspirasi masyarakat. Kami ingin ada kejelasan dan penyelesaian terhadap persoalan yang selama ini kami perjuangkan,” ujar Sukry.
Sukry mengatakan masyarakat mempertanyakan proses pembebasan lahan yang menurut mereka menyangkut lahan dengan berbagai dokumen kepemilikan, di antaranya sertifikat, SKT dan SPL.
Ia juga menyampaikan adanya dugaan praktik nepotisme dalam proses ganti rugi. Pernyataan tersebut merupakan klaim dari pihak K4 dan belum mendapatkan konfirmasi dari pihak yang dituding.
Menurut Sukry, masyarakat meminta adanya komitmen yang jelas terhadap kesempatan kerja bagi warga lokal. Ia menilai masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan, khususnya mereka yang mengaku terdampak, perlu memperoleh kesempatan yang lebih besar.
“Kami ingin masyarakat lokal juga mendapatkan ruang dan kesempatan. Jangan sampai masyarakat yang berada di sekitar investasi justru hanya menjadi penonton,” kata Sukry.
Sukry mengatakan K4 juga menyoroti persoalan akses jalan usaha tani. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai akses tersebut karena berkaitan dengan janji atau kesepakatan yang menurut mereka pernah dibicarakan dalam bentuk MoU.
Sukry menyebut dampak lingkungan menjadi salah satu keresahan masyarakat yang disampaikan dalam aksi. Ia meminta adanya kejelasan mengenai dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional.
Menurut Sukry, masyarakat juga mempertanyakan transparansi program CSR yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.
Ia menyebut sektor yang menjadi perhatian antara lain UMKM, pendidikan, budaya dan agama. Menurutnya, masyarakat membutuhkan keterbukaan mengenai pelaksanaan dan manfaat program tersebut.
Sukry menegaskan K4 juga meminta agar pengusaha lokal di Kabupaten Kolaka dan Sulawesi Tenggara mendapatkan ruang dan kesempatan untuk terlibat dalam peluang ekonomi yang muncul dari keberadaan investasi.
Menurut Sukry, keberadaan investasi di daerah seharusnya dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas, termasuk bagi pelaku usaha lokal.
“Kami berharap pengusaha-pengusaha lokal di Kolaka dan Sulawesi Tenggara diberikan ruang untuk berkembang dan ikut menikmati manfaat ekonomi dari investasi yang ada di daerah,” ujar Sukry.
Lebih lanjut, Sukry meminta PT Vale Indonesia membuka ruang komunikasi dengan masyarakat.
Menurutnya, masyarakat selama ini menyampaikan aspirasi karena menginginkan adanya kepastian terhadap persoalan yang mereka anggap belum selesai.
“Kalau ada persoalan, mari duduk bersama dan dibicarakan. Masyarakat ingin ada penyelesaian, bukan persoalan yang terus berulang,” kata Sukry.
Ia menegaskan, masyarakat tidak ingin keberadaan investasi hanya dipandang dari sisi pertumbuhan perusahaan, sementara kepentingan masyarakat lokal belum memperoleh kejelasan.
Sementara itu, External Relation PT Vale Indonesia Tbk, Suwarni Dammar, saat dihubungi media ini melalui sambungan telepon seluler, belum memberikan tanggapan atas sejumlah pertanyaan yang disampaikan redaksi NasionalInfo.com terkait aksi K4 dan enam tuntutan yang disampaikan Sukry.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih menunggu keterangan resmi dari PT Vale Indonesia Tbk.
Keterangan perusahaan diharapkan dapat memberikan klarifikasi terhadap seluruh poin yang disampaikan Sukry, termasuk mengenai pembebasan lahan, tenaga kerja lokal, akses jalan usaha tani, lingkungan, CSR, dan pemberdayaan pengusaha lokal.
Editor : Redaksi
