Nasionalinfo.Com, Kendari – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) kembali menjadi sorotan di Sulawesi Tenggara (Sultra). Antrean kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU menjadi pemandangan yang dikeluhkan masyarakat.
Kondisi tersebut dinilai telah mengganggu aktivitas warga. Masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM, sementara kebutuhan terhadap bahan bakar terus meningkat.
Melihat kondisi tersebut, Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) KNPI Sultra, Andri Ovianto, mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan BBM.
Andri juga meminta pemerintah bersama aparat penegak hukum memperketat pengawasan terhadap distribusi BBM, termasuk mengusut dugaan adanya permainan dalam penyaluran BBM yang melibatkan oknum dan kendaraan yang telah dimodifikasi untuk mengisi BBM dalam jumlah tidak wajar.
“Pemerintah dan aparat penegak hukum harus turun langsung mengawasi distribusi BBM. Kalau ada dugaan permainan atau mafia BBM yang menggunakan kendaraan modifikasi untuk mendapatkan BBM dalam jumlah besar, itu harus ditindak tegas,” tegas Andri. Sabtu, 12/9/2026
Menurutnya, jangan sampai masyarakat umum justru kesulitan mendapatkan BBM karena adanya praktik-praktik yang diduga memanfaatkan kelemahan dalam sistem distribusi.
Andri meminta pengawasan tidak hanya dilakukan di SPBU, tetapi juga pada rantai distribusi BBM hingga ke tingkat konsumen. Jika ditemukan kendaraan yang telah dimodifikasi dan digunakan untuk memperoleh BBM secara berlebihan atau menyimpang dari ketentuan, aparat diminta segera melakukan pemeriksaan.
“Jangan hanya masyarakat yang disuruh antre. Pemerintah harus memastikan BBM benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Kalau ada oknum yang bermain, baik dalam distribusi maupun di lapangan, harus ditindak sesuai aturan,” ujarnya.
Ia menilai kelangkaan BBM tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Antrean panjang yang terjadi di SPBU menunjukkan adanya persoalan yang harus segera dicari akar masalahnya.
“Pemerintah harus transparan mengenai kondisi stok dan distribusi BBM. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian dan pelayanan yang baik,” katanya.
Andri juga mendorong aparat penegak hukum melakukan pengawasan secara serius untuk mencegah praktik penyelewengan BBM bersubsidi maupun BBM jenis lainnya.
“Kalau memang ditemukan indikasi mafia BBM, jangan dibiarkan. Usut siapa yang bermain dan bagaimana modusnya. Masyarakat jangan terus dirugikan,” tegasnya.
KNPI Sultra, lanjut Andri, mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum segera melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi BBM sekaligus memastikan ketersediaan BBM di SPBU kembali normal.
“BBM menyangkut kepentingan masyarakat luas. Negara harus hadir memastikan pasokan tersedia, distribusinya tepat sasaran, dan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dengan cara-cara yang merugikan masyarakat,” pungkasnya.
