oleh

Wagub Sultra : PKH Bukan Program Bupati, ASN Terlibat Politik Praktis Harus di Tindak

Nasionalinfo.Com, Kolaka Timur – Wakil Gubernur Sulawesi tenggara, H. Lukman Abunawas tegaskan bahwa Program Bantuan PKH merupakan program Pemerintah Pusat yang di berikan kepada warga yang tidak mampuh dan bukan merupakan program Gubernur atau Bupati.

Hal tersebut di sampaikan Lukman Abunawas saat menghadiri Kampanye Terbatas Pasangan Calon no Urut 2, Samsu Bahri Madjid – Andi Merya Nur di Kecamatan Labandia Kabupaten Kolaka Timur. Jum’at, 23/10/2020.

Dalam orasi politiknya Lukman Abunawas selaku Ketua DPW Partai PDI Perjuangan sultra menegaskan jika ada oknum pendamping Kecamatan PKH dan pendamping desa PKH yang nakal akan diberhentikan, selain itu Wakil Gubernur Lukman Abunawas juga meminta bagi OPD, Dinas Inspektorat, Desa dan Lurah tidak boleh melakukan Intimidasi ataupun penekanan terhadap masyarakat, dalam pilkada.

” Jika ada oknum yang melakukan penekanan dan intimidasi baik itu Pendamping PKH,OPD, Dinas Inspektorat, Camat, Desa dan Lurah dalam pilkada, maka mereka harus di tindak,” tegas Lukman Abunawas.

Lebih tegasnya lagi Wakil Gubernur Sultra Lukman Abu Nawas meminta kepada masyarakat jika menemukan ada ASN yang tidak netral agar segera melaporkan kejadian tersebut.

” Saya tegaskan PKH program keluarga harapan itu program pusat bukan programnya Bupati bukan programnya gubernur, bukan programnya Pemda Kolaka Timur melainkan programnya pusat melalui APBN, melalui kementrian sosial kalau ada Kepala Desa yang menekan masyarakatnya, menggiring ke salah satu paslon borgol dia!,” ini bantuan murni dari pusat melalui Kementrian Sosial yang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan Pusat menterinya dari PDI Perjuangan Pak Julianti.” Terang Lukman Abunawas.

Lukman Abunawas juga menyampaikan bahwa, PKH, BST dan BLT adalah program nasional. Jika masih ada oknum yang ingin melakukan penekanan dan menggiring masyarakat kepada salah satu calon tertentu dan memamfaatkan bantuan tersebut tolong di vidiokan dan viralkan.

” Masyarakat jangan mau di bohongi, jika ada penekanan segera laporkan. Data PKH, BST dan BLT sudah saya berikan Kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Koltim, Aris Mego. Sebagai Wakil Gubernur saya sudah menyurati setiap kepala OPD agar tidak terlibat dalam politik Praktis, ASN harus Netral,” tutup Lukman Abunawas.

Laporan : Abdul Rahim.

Loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed