oleh

JADI Koltim Gelar Diskusi Publik: Netralitas ASN dan Politik Uang Dalam Pilkada 2020

Nasionalinfo.Com, Koltim – Jaringan Demokrasi Indonesia ( JADI ) Kolaka Timur. Jum’at (10/1/1010 mengadakan Diskusi Publik dengan Tema “Mengawal Netralitas ASN dan Politik Uang Dalam Pilkada Koltim 2020” bertempat disalah satu Cafe Ice blend di Tirawuta Koltim.

Narasumber yang hadir dalam Diskusi Publik diantaranya Ketua KPU Koltim Suphrihaty Nengtias, Ketua Bawaslu Koltim Rusniyatinur Rakibe, Dosen FISIP UHO Sarmadan yang juga Ketua KPU Konawe 2013-2018 dan Ketua Presidium JaDI Koltim Adly Yusuf Saepi.

Diskusi publik yang dikemas secara interaktif di Moderatori oleh Sekretaris JaDI Koltim Asri Alam Andi Baso, dan peserta dalam diskusi publik yang hadir dari Unsur Partai politik, Anggota DPRD, Organisasi Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, OKP dan sejumlah awak media (Pers).

Adly Yusuf Saepi dalam sambutannya menerangkan bahwa kegiatan diskusi hari ini merupakan bentuk partisipasi dan tanggung jawab moril kami sebagai aktifis yang pernah mendedikasikan diri sebagai Penyelenggara Pemilu yang saat ini tergabung dalam Jaringan Demokrasi Indonesia untuk mengawal jalannya proses demokratisasi didaerah agar berkualitas dan berjalan sesuai regulasi.

“Bahwa netralitas ASN dalam Pilkada adalah yang hal sangat penting yang harus ditaati dan dijunjung tinggi oleh setiap Aparatur Sipil Negara, agar ASN tetap profesional dalam menjalankan tugas pelayanan publik terhadap masyarakat. Ketika ASN tidak Netral maka akan berdampak negatif baik terhadap pelayanan publik, sehingga akan terjadi konflik kepentingan ketika mendukung pasangan calon tertentu. “Terang Aldy

Lanjut Aldy. “Masalah politik uang dalam Pilkada diakui atau tidak, merupakan momok yang sangat menakutkan bagi proses demokrasi di Indonesia. Politik dan uang adalah dua hal yang berbeda namun tidak bisa dipisahkan antara satu dan lainnya karena untuk berpolitik orang membutuhkan uang dan dengan uang orang dapat berpolitik.
“Namun bukan berarti politik uang dalam Pilkada 2020 tidak bisa dihilangkan selama semua pihak baik Pasangan Calon, Tim Sukses, Partai Politik, dan masyarakat secara umum serta semua pihak berkomitmen untuk menolak dengan tegas politik uang, sehingga harapan kita untuk menghasilkan pilkada yang berkualitas dan bermartabat dapat terwujud.”Pungkasnya.

Ketua Bawaslu Koltim Rusni Rakibe dalam pemaparannya memberikan apresiasi atas inisiatif JaDI Koltim, membuat diskusi publik seperti ini dengan mengangkat tema yang selalu menjadi fokus pengawasan Bawaslu terkait netralitas dan politik uang.

Dengan keterbatasan sumber daya Bawaslu mengharapkan partisipasi masyarakat untuk sama-sama mengawasi dan mengawal proses pilkada khususnya pelanggaran terhadap netralitas ASN dan Politik uang. Jangan ragu untuk melaporkan pelanggaran dan kecurangan dalam Pilkada. Bawaslu siap untuk memproses pelanggaran tersebut.”Ujar Rusni

Adapun Ketua KPU Koltim, Suprhiaty Nengtias menyampaikan. Ada beberapa tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020 yang saat ini sedang dilaksanakan oleh KPU Koltim, Nengtias meminta dukungan semua pihak untuk mensukseskan Pilkada Koltim 23 September 2020.

Demikian Sarmadan Dosen Fisip UHO dalam penyampaiannya, ASN memiliki suatu nilai, sehingga karena punya nilai, maka ASN banyak dilirik oleh Pasangan Calon karena memiliki sumber daya yang lebih dari pada masyarakat umum lainnya.

Ketika ditanya terkait Politik uang, Sarmadan mengatakan,?? “Politik uang adalah musuh kita bersama sehingga harus dilawan dan ditolak dengan tegas karena dapat merusak demokrasi yang sudah dibangun selama ini.” Tegas Sarmadan.

 

Laporan : Abdul Rahim

Loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed