Nasionalinfo.Com, Kolaka — Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen tenaga kerja di salah satu proyek Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, mulai mencuat dan menuai sorotan publik.
Sejumlah warga mengaku harus mengeluarkan uang antara Rp3 juta hingga Rp10 juta per orang agar bisa diterima bekerja di perusahaan yang beroperasi dalam kawasan proyek tersebut. Biaya itu disebut-sebut sebagai “uang masuk” yang diminta oleh oknum tertentu dengan iming-iming kelulusan seleksi kerja.
“ suami saya di mintai uang pak untuk masuk kerja, karena tidak punya uang suami saya batal masuk kerja. selain itu Saya dengar langsung dari beberapa orang, ada yang bayar 3 juta sampai Rp10 juta supaya bisa masuk kerja,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya. Selasa, 28/4/2026.
Praktik ini dinilai sangat meresahkan, terutama bagi masyarakat lokal yang berharap proyek nasional tersebut menjadi peluang peningkatan ekonomi, bukan justru beban tambahan.
Padahal, keberadaan proyek PSN di Kolaka diharapkan mampu membuka lapangan kerja secara luas dan adil bagi masyarakat sekitar, sejalan dengan tujuan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.
Munculnya dugaan pungli ini memunculkan tanda tanya besar terkait transparansi dan integritas dalam proses rekrutmen tenaga kerja di lapangan. Warga pun mendesak pemerintah daerah serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan penelusuran dan mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan praktik ilegal tersebut.
Jika terbukti benar, praktik pungli dalam rekrutmen kerja tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap program pembangunan nasional.
Praktik ini menuai sorotan karena bertentangan dengan semangat pembangunan proyek strategis nasional yang seharusnya membuka lapangan kerja secara adil dan transparan bagi masyarakat lokal. Proyek smelter dan industri nikel di wilayah Kolaka sendiri diketahui menjadi bagian dari program besar pemerintah untuk mendorong hilirisasi dan penyerapan tenaga kerja.
Namun, munculnya dugaan pungli justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Warga berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera turun tangan untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut dan memastikan proses rekrutmen berjalan sesuai aturan.
Laporan : Tim
