Ketika Legalitas Berhadapan dengan Pembangunan: PSN Kolaka di Persimpangan Jalan
Oleh: Andri Ovianto
Ketua JMSI Kolaka Raya
Pembangunan selalu menjadi simbol kemajuan. Ia membawa harapan, membuka akses, dan menjadi denyut pertumbuhan ekonomi daerah. Namun di Kolaka hari ini, pembangunan justru sedang diuji oleh sebuah realitas yang tak sederhana: ketika legalitas berhadapan langsung dengan kebutuhan di lapangan.
Pemerintah Kabupaten Kolaka melalui Sekretariat Daerah telah mengambil langkah tegas dengan melarang penggunaan material galian C ilegal oleh perusahaan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Kebijakan ini tentu patut diapresiasi sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan hukum dan perlindungan lingkungan. Di tengah maraknya aktivitas penambangan ilegal yang mengancam ekosistem sungai dan keberlanjutan alam, ketegasan pemerintah menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar.
Namun, persoalan tidak berhenti pada niat baik.
Di sisi lain, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan material legal justru sangat terbatas. Izin tambang galian C, khususnya pasir hitam yang menjadi kebutuhan utama proyek, nyaris tidak tersedia di Kolaka. Kondisi ini menciptakan paradoks: ketika penggunaan material ilegal dilarang, pilihan terhadap material legal justru hampir tidak ada.
Di sinilah pembangunan mulai berada di persimpangan jalan.
Proyek-proyek strategis yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi daerah terancam tersendat. Para kontraktor dipaksa mencari alternatif dengan mendatangkan material dari luar daerah, yang tentu berdampak pada lonjakan biaya, efisiensi yang menurun, hingga potensi keterlambatan penyelesaian proyek. Jika situasi ini terus dibiarkan, maka bukan hanya pembangunan yang melambat, tetapi juga kepercayaan terhadap iklim investasi daerah yang bisa ikut tergerus.
Lebih jauh, kebijakan yang tidak diiringi solusi berpotensi melahirkan persoalan baru. Larangan tanpa jalan keluar hanya akan menciptakan tekanan di lapangan. Dalam kondisi tertentu, hal ini justru bisa mendorong praktik-praktik ilegal tetap berlangsung secara sembunyi-sembunyi, alih-alih benar-benar diberantas.
Karena itu, pendekatan yang dibutuhkan tidak bisa semata-mata represif. Penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan penyediaan solusi yang konkret dan terukur.
Pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah strategis. Salah satunya adalah mempercepat proses perizinan tambang yang memenuhi standar lingkungan dan hukum, sehingga kebutuhan material dapat terpenuhi secara legal. Selain itu, perlu ada kebijakan transisi yang realistis agar proyek-proyek strategis tetap dapat berjalan tanpa melanggar aturan.
Di titik ini, peran pemerintah menjadi sangat krusial—bukan hanya sebagai regulator yang melarang, tetapi juga sebagai fasilitator yang membuka jalan.
Pembangunan dan lingkungan sejatinya bukan dua kutub yang harus dipertentangkan. Keduanya bisa berjalan beriringan jika dikelola dengan kebijakan yang tepat, berpihak pada kepentingan jangka panjang, dan didukung oleh keberanian mengambil keputusan yang solutif.
Kolaka hari ini tidak hanya sedang membangun infrastruktur, tetapi juga sedang membangun arah kebijakan. Apakah akan memilih ketegasan tanpa solusi, atau menghadirkan kebijakan yang adil, realistis, dan berkelanjutan?
Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan, apakah PSN di Kolaka benar-benar menjadi motor kemajuan, atau justru terhenti di tengah jalan.
