Bau busuk bangkai paus di POMALAA: yang membusuk bukan hanya bangkai, tapi juga tanggung jawab
Oleh: Andri Ovianto
(Ketua JMSI Kolaka Raya)
Bau busuk bangkai paus yang tergeletak di pesisir Pomalaa kini menyengat hidung warga. Namun ada sesuatu yang jauh lebih menyengat dari itu: lambannya tanggung jawab pihak yang seharusnya segera bertindak.
Seekor paus mati di pantai bukan sekadar kejadian biasa. Bangkai raksasa yang membusuk di ruang publik bukan hanya merusak pemandangan, tetapi juga berpotensi menimbulkan pencemaran, penyakit, dan keresahan warga. Dalam situasi seperti ini, publik tentu berharap ada respons cepat dari pemerintah dan dinas terkait.
Sayangnya, yang terlihat justru sebaliknya: diam, lambat, dan seperti saling menunggu.
Bangkai paus tetap tergeletak. Bau busuk terus menyebar. Warga menutup hidung. Tetapi pertanyaan paling sederhana belum juga terjawab: siapa yang sebenarnya bertanggung jawab?
Di negeri yang penuh dengan lembaga, dinas, dan birokrasi, sering kali masalah sederhana justru berubah menjadi rumit. Semua menunggu instruksi. Semua menunggu koordinasi. Semua menunggu rapat. Tidak ada yang berani bergerak cepat.
Padahal, masalahnya sangat jelas: ada bangkai paus yang harus segera ditangani.
Ketika persoalan nyata seperti ini saja tidak bisa ditangani dengan cepat, wajar jika publik mulai meragukan keseriusan pemerintah dalam mengurus masalah yang lebih besar. Birokrasi yang terlalu lama berpikir tanpa bertindak hanya akan menghasilkan satu hal: pembiaran.
Lebih ironis lagi, kejadian seperti ini sering menjadi gambaran klasik birokrasi kita. Ketika ada masalah di lapangan, instansi saling menunjuk. Tanggung jawab menjadi bola panas yang dilempar ke sana kemari. Tidak ada yang benar-benar berdiri di depan untuk berkata: “Ini tanggung jawab kami, dan kami akan selesaikan.”
Akibatnya, masyarakat yang harus menanggung dampaknya. Warga harus hidup dengan bau busuk. Lingkungan harus menerima risiko pencemaran. Sementara pihak yang seharusnya bekerja justru terlihat lamban bergerak.
Bangkai paus di Pomalaa kini bukan sekadar bangkai hewan laut. Ia telah berubah menjadi simbol kegagalan respons cepat pemerintah terhadap masalah publik.
Karena pada akhirnya, bau busuk itu bukan hanya berasal dari bangkai yang membusuk di pantai. Bau busuk itu juga datang dari lambannya tanggung jawab yang seharusnya hadir lebih dulu.
Dan jika bangkai paus saja harus menunggu terlalu lama untuk diurus, publik berhak bertanya dengan nada yang semakin keras:
Pemerintah bekerja… atau hanya menunggu semuanya membusuk?
