Nasionalinfo.Com, Kolaka – Bupati Kolaka H. Ahmad Safei menyinggung kinerja pemerintahan Desa dalam pengelolahan administrasi yang dianggap tidak becus.
Hal tersebut di ungkapkan Ahmad Safei pada saat acara pengukuhan Pengurus Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia ( Apdesi ) periode 2019 – 2024 yang di laksanakan di Aula Hotel Sutan Raja Kolaka. Selasa 10/9/19.
Menurut Ahmad Safei ada dua hal yang perlu dibenahi di pemerintahan desa yang ada di Kabupaten Kolaka.
” Ada dua hal yang harus di benahi dalam pengelolahan pemerintahan yang ada di desa yaitu administrasi kependudukan dan administrasi pertanahan “. Ungkap Ahmad Safei
Lanjut kata Safei, desa yang tidak memiliki arsip terkait kependudukan yang ada di desa itu harus ada, agar dapat mengetahui jumlah penduduk yang ada di desa, kepala desa harus mengetahui itu “, tegas Bupati di acara pengukuhan Apdesi.
Lanjut kata dia, Pengelolahan terkait administrasi pertanahan yang ada di desa juga bobrok, tidak ada arsip, ini juga yang harus di perhatikan oleh bapak / ibu dalam pengelolahan pemerintahan di desa, agar dapat mengetahui batas dan luas wilayah yang ada di desa.
Ahmad Safei juga menyampaikan kepada seluruh kepala desa agar menciptakan rasa kegotong royongan, agar desanya menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya.
“Saya perlu menyampaikan jika dalam mengembangkan suatu Desa, perlu diterapkan rasa gotong royong, yang artinya pemerintahan Desa harus melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di desa untuk membangun desa agar dapar berkembang dengan baik,” tutur Bupati
Sementara Ambo Nai Kades Puundipa Kec. Tanggetada saat dimintai komfirmasinya terkait penyampaian Bupati terkait bobroknya pengelolahan administrasi yang ada di desa, menyatakan jika hal itu tak dapat dipungkiri, pasalnya kebanyakan desa saat mulai menjabat, terkadang tidak memiliki arsif terkait kependudukan dan pertanahan.
Untuk itu apa yang di sampaikan oleh Bupati, merupakan reformasi sistem pemerintahan yang ada di desa, agar dalam pengadministrasian dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya.
” Apa yang dikatakan oleh bapak Bupati merupakan hal yang wajar dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi, pengelolahan administrasi merupakan salah satu syarat untuk dapat mencairkan anggaran Dana Desa “. Pungkasnya
Laporan : Tim
Editor : Redaksi
